SNI 8013:2014 PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam adalah standar yang menetapkan prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan pariwisata alam sebagai panduan pengelolaan pariwisata alam di kawasan hutan dan/atau kawasan lainnya yang dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata alam. SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengelolaan pariwisata alam secara lestari.

Standar ini disusun dengan memperhatikan kesepakatan internasional terkait pengembangan pariwisata alam, yaitu

  1. Deklarasi Quebec Tahun 2002 (Quebec Declaration on Ecotourism),
  2. Convention on Biodiversity (CBD) 1992 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994
  3. COP 11 Decisions–Conventions on Biological Biodiversity.

 

Prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata alam sebagaimana dalam SNI ini adalah kelestarian fungsi ekosistem; kelestarian obyek daya tarik wisata alam (ODTWA); kelestarian sosial budaya; kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung; serta bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar, pemerintah maupun pengusaha pariwisata alam.

SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam memiliki ruang lingkup sebagai panduan pengelolaan pariwisata alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata alam untuk di dalam dan di luar kawasan hutan. Terdiri dari 5 prinsip dan 14 kriteria yang diturunkan dalam 84 kerangka pengembangan indikator. Pada tahun 2019, telah disusun 2 (dua) skema SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam sebagai berikut:

  1. Pengembangan skema penilaian kesesuaian pihak ketiga yang bekerja sama dengan BSN dan Kementerian Pariwisata sudah. Skema penilaian pihak ketiga ini nanti akan diformalkan melalui Peraturan Kepala BSN dan menjadi dasar bagi lembaga sertifikasi yang menyediakan jasa melakukan audit pada pengelola objek wisata alam berdasarkan SNI 8013:2014. Skema ini ditujukan bagi seluruh objek wisata alam dan sudah berkinerja baik serta butuh pengakuan yang lebih kuat dapat memanfaatkan skema penilaian kesesuaian pihak ketiga/sertifikasi;
  2. Pengembangan skema penilaian kesesuaian pihak kesatu (untuk pengelola kegiatan wisata alam di internal KLHK dengan dukungan Pustanlinghut).

Rangkaian penerapan dan pengembangan skema penilaian kesesuaian SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam sampai dengan tahun 2020 terdiri dari :

  1. Launching Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019;
  2. Pengembangan skema Penilaian Kesesuaian pada Mei s.d November 2019;
  3. Uji Coba tools penilaian kesesuaian SNI 8013:2014 pada September s.d November 2019 telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;
  4. Bimbingan Teknis dan penyusunan baseline SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam pada November s.d Desember 2019 dilaksanakan pada: a) Provinsi Bali pada tanggal 25 s.d 26 November 2019 untuk wilayah pengelolaan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 38 orang; b) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 s.d 29 November 2019 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang; c) Provinsi Sumatera Utara yang akan untuk wilayah Pulau Sumatera yang hadir sebanyak 30 orang.
  5. Launching Skema Penilaian Kesesuaian SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam dilaksanakan 12 Desember 2019 di Jakarta.