STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT

Standar Pelayanan Masyarakat :

Penerapan Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Fasilitas Publik

Pendahuluan

Kualitas lingkungan selain dipengaruhi oleh bagaimana sistem produksi dilakukan secara berkelanjutan, juga dipengaruhi bagaimana barang hasil produksi tersebut dikonsumsi. Praktek penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan antara lain adalah menerapkan prinsip efisiensi dan memastikan adanya proses pengolahan akhir setelah penggunaan barang. Efisiensi akan menghemat penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk pengolahan akhir. Sedangkan proses pengolahan akhir akan mengurangi dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Dalam Buku II RPJMN 2015-2019 : Agenda Pembangunan Bidang, disebutkan bahwa salah satu bagian dari Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satu strategi yang disebutkan adalah pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

Fasilitas publik merupakan lokus yang ideal dalam melakukan intervensi menuju pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fasilitas publik merupakan tempat pertemuan perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik. Dengan demikian fasilitas publik dapat menjadi laboratorium sosial bersama dalam mendorong perilaku produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Standar Pelayanan Masyarakat

Sampai dengan tahun 2019 akan diterbitkan 11 SPM yang sebagian besar merupakan fasilitas publik yang terdapat diperkotaan. Laporan UNEP dan IRP yang berjudul City Level Decoupling menyebutkan bahwa 80% produk domestik bruto global dihasilkan di perkotaan yang hanya menempati 2% total luas lahan dunia. Akibatnya penduduk dunia yang tinggal di perkotaan berjumlah 3,5 milyar dari 7 milyar total penduduk dunia pada tahun 2007 diprediksi akan berjumlah 6 milyar dari ± 8,5 milyar total penduduk dunia. Lebih lanjut dalam laporan UNEP, IRP dan UN Habitat yang berjudul Urban Resource Flows and Governance of Infrastructure Transitions menyebutkan di negara berkembang 60% infrastruktur masih perlu dibangun diperkotaan untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia. Namun demikian SPM juga menyentuh fasilitas publik yang berada di areal non urban seperti pariwisata alam.

Pada tahun 2015 Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan telah menyusun 3 (tiga) standar pelayanan masyarakat yaitu SPM pada Pasar Rakyat, SPM pada Pusat Perbelanjaan, dan SPM Pariwisata Alam. Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) di fasilitas publik tersebut memiliki fokus muatan pada penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan (sustainable consumption dan production / SCP). Standar untuk intervensi penerapan pola konsumsi tersebut salah satunya berisi rekomendasi untuk perubahan perilaku masyarakat di fasilitas publik. Terdapat empat fokus tujuan penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan yaitu : penghematan energi, penghematan air, penghematan bahan/material, dan pengelolaan sampah.

Penyusunan SPM tersebut melibatkan direktorat/pusat di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (seperti Direktorat Pengelolaan Sampah, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi), direktorat-direktorat terkait di kementerian/lembaga lain (Bappenas, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lain-lain), asosiasi-asosiasi terkait (Asiosiasi Pengusaha Ritel Indonesia /Aprindo, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia /Asparindo, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia / APPBI), dan lembaga-lembaga lain (PD Pasar Jaya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia / YLKI, Green Building Council Indonesia, Fakultas Kehutanan IPB dan lain-lain).

Untuk melengkapi 8 SPM lainnya sampai dengan Tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima saran masukan untuk fasilitas-fasilitas publik yang perlu dinominasikan menjadi prioritas memiliki standar pelayanan yang fokus kepada intervensi perilaku dalam penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Sedangkan semua pemangku kepentingan juga diharapkan aktif memberikan masukan dalam memperkaya sekaligus memfokuskan konten dari SPM yang akan disusun.

Standar Pelayanan Masyarakat ini berfungsi sebagai panduan menerapkan Sustainable Consumption dan Production dalam rangka implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian standar ini melengkapi standar teknis fasilitas publik (apabila ada) dan memperkuat standar teknis dari sisi implementasi pembangunan yang berkelanjutan. KLHK masih melakukan diskusi / konsultasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) tentang posisi SPM ini di dalam sistem standardisasi nasional.

Gambar 1. Fungsi / Komponen Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Pada Pasar Rakyat

Gambar 1. Leaflet SPM

SPM pada Pasar Rakyat

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung  maupun tidak langsung berupa pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya untuk melakukan transaksi perdagangan. Pasar rakyat adalah pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, los, dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar-menawar. Pasar rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Toko, kios, los, dan bentuk lainnya tersebut dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah . Komponen dan fungsi umum penerapan konsumsi berkelanjutan pada pasar rakyat dapat dilihat pada Gambar 1. di atas.

SPM pada Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan sebagai salah satu bentuk dari pasar merupakan suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Komponen dan fungsi umum penerapan konsumsi berkelanjutan pada pusat perbelanjaan dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah.

SPM Pariwisata Alam

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. SPM Pariwisata alam disusun dengan memperhatikan SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan pariwisata alam. Terdapat sembilan kelompok kriteria dan indikator yaitu :

  1. Pelayanan Prima
  2. Keselamatan pengunjung
  3. Terpeliharanya Fungsi Ekosistem dan sumberdaya wisata alam
  4. Efisiensi dan Penghematan (saving) Energi
  5. Efisiensi Air
  6. Pengelolaan limbah padat dan cair
  7. Sikap Ramah Lingkungan
  8. Edutainment program
  9. Peran serta masyarakat

Gambar 2. Fungsi / Komponen Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Pada Pusat Perbelanjaan

Gambar 2. Leaflet SPM

Penerapan SPM

Penerapan SPM ini mengundang keterlibatan, insiatif dan inovasi baik pengelola fasilitas publik maupun berbagai kelompok masyarakat untuk bekerja sama dalam memeriahkan perubahan perilaku menuju pola konsumsi yang berkelanjutan di fasilitas publik. Selain akan didiseminasikan, penyusunan SPM juga akan ditindaklanjuti dengan penyusunan panduan melakukan dokumentasi inisiatif, inovasi dan aksi dari berbagai pihak,  serta akan disusun panduan pelaksanaan verifikasi aksi perubahan pola konsumsi berkelanjutan.

Pengelola fasilitas publik (baik pemerintah maupun swasta) dapat melakukan misalnya (dan tidak terbatas pada) :

a. Menetapkan komitmen (baik internal organisasi maupun antar anggota asosiasi/ kelompok);

b. Memutuskan beberapa aksi yang sesuai dengan kondisi dan kesiapan;

c. Mendokumentasikan aksi (dokumentasi inovasi berupa prosedur kerja baru, misal : kasir menawarkan kepada konsumen untuk tidak menggunakan kantong plastik jika tidak diperlukan);

d. Mencatat kemajuan (berapa plastik yang telah dihemat atau plastik yang dicegah terbuang ke lingkungan);

e. Menyampaikan ke masyarakat aksi yang dilakukan maupun kemajuan yang dicapai; dan

f. Melaksanakan penilaian kemajuan baik secara mandiri maupun mengundang verifikasi pihak eksternal (baik pihak kedua maupun ketiga).

Masyarakat  selaku pengguna fasilitas publik (baik secara perorangan maupun sebagai kelompok) dapat melakukan misalnya (dan tidak terbatas pada) :

a. Mendorong dan/atau menciptakan kebutuhan terhadap berbagai inisiatif penerapan pola konsumsi berkelanjutan oleh pengelola fasilitas publik

b. Menyusun inisiatif gerakan masyarakat dan bermitra dengan pengelola fasilitas publik untuk bersama-sama melakukan aksi atau membantu verifikasi penilaian kemajuan aksi.

Dokumen terkait SPM dapat diunduh pada link dibawah ini:

  1. Leaflet SPM
  2. SPM pada Pasar Rakyat
  3. SPM pada Pusat Perbelanjaan
  4. SPM pada Pariwisata Alam