ROUNDTABLE SPM-FP

WhatsApp Image 2016-12-19 at 14.30.13

Roundtable Stakeholder Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik (SPM-FP)

Standar Pelayanan Masyarakat selanjutnya disebut SPM adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Fasilitas publik yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan SPM-FP dimulai dari pemerintah provinsi atau Kabupaten/Kota dengan cara berkolaborasi dengan pihak terkait sesuai kesepakan para pihak. SPM-FP telah disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Standar Pelayanan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan di Fasilitas Publik. Ruang lingkup peraturan ini meliputi; pengembangan SPM-FP, subtansi SPM-FP, fasilitas publik, penerapan SPM, penilaian kesesuaian, lembaga penilaian kesesuaian, penilaian kesesuaian terhadap fasilitas publik, Pembinaan, Pengawasan, informasi publik tentang spm, insentif, peran masyarakat, dukungan stakeholder, pembiayaan.

Harapannya anggota roundtable SPM-FP dapat berkontribusi secara positif untuk meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik sehingga tercapai perubahan perilaku ramah lingkungan oleh masyarakat.

 

Tujuan Roundtable

Adapun tujuan dari pembentukan Roundtable SPM-FP adalah:

  1. Mendukung penerapan Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik, sebagai aksi SDG Indonesia dan Perubahan Iklim berbasis masyarakat.
  2. Menjadi platform operasional bagi kolaborasi stakeholders di tingkat nasional untuk advokasi, peningkatan kapasitas dan mobilisasi para pihak dalam penerapan SPM-FP
  3. Menggalang masukan stakeholders dalam pengembangan dan penerapan SPM-FP

 

Anggota Roundtable

Institusi yang tergabung dalam Roundtable SPM-FP mencakup pihak Pemerintah, Bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Filantrofi, Komunitas masyarakat, Jurnalis/Media Massa, dll

Ketentuan bergabung menjadi anggota Roundtable :

  1. Keanggotaan diutamakan bersifat institusi, namun dapat juga individual sebagai expert/praktisi yang terkait dengan SPM-FP.
  2. Mengisi formulir di link berikut : form pendaftaran
  3. Konfirmasi keanggotaan akan dikirimkan ke email calon anggota.
  4. Calon anggota dapat diterima ataupun dapat ditolak sesuai keputusan ketua Roundtable SPM-FP.
  5. Keputusan penerimaan calon anggota SPM-FP tidak dapat diganggugugat.
  6. Waktu pendaftaran tidak memiliki batas waktu.

 

Moda operasional

1. WA Group Roundtable Stakeholder SPM-FP

2. Pertemuan berkala

 

Work Item (Program Kerja)

1. Inventarisasi Materi

Inventarisasi perlu dilakukan untuk mendukung penerapan SPM-FP. Materi yang telah di inventarisasi dapat menjadi acuan atau panduan dalam penerapan SPM-FP. Misalnya, terdapat materi mengenai alat sanitasi ramah lingkungan, maka pengelola fasilitas publik dapat menyediakan alat sanitasi ramah lingkungan yang sesuai. Anggota Roundtable dapat mengirimkan materi melalui tata cara yang tercantum dalam kolom inventarisasi materi SPM-FP.

 

2. Circular Material

Circular Material merupakan aliran materi dalam proses produksi yang terjadi di fasilitas publik. Aliran ini mendukung terjadinya pergerakan secara berkelanjutan terhadap kegiatan produksi. Misalnya material sampah yang terdapat di fasilitas publik. Material tersebut perlu untuk dipilah, dikumpulkan, didaur ulang, dan kemudian digunakan kembali ataupun dijual sehingga dapat mengurangi beban pencemar lingkungan.

3. Advokasi dan Komunikasi

Advokasi dan Komunikasi dilakukan untuk memperkenalkan SPM-FP kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan SPM-FP, mulai dari masyarakat pengguna fasilitas publik, pengelola fasilitas publik, hingga pemerintah daerah setempat. Hal tersebut diharapkan dapat memperluas penerapan SPM-FP ke seluruh Indonesia karena terbangunnya komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang telah menerapkan SPM-FP maupun pihak pendukung SPM-FP.

 

Struktur Gugus Tugas

  1. Ketua

         Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian LHK

  1. Sekretariat

         Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, KLHK

  1. Koordinator Gugus Tugas Advokasi dan Komunikasi
  2. Koordinator Gugus Tugas Efisiensi Energi
  3. Koordinator Gugus Tugas Efisiensi Air
  4. Koordinator Gugus Tugas Efisiensi Material
  5. Koordinator Gugus Tugas Pengelolaan Sampah

 

Data Anggota Roundtable

No

Jenis Institusi

Anggota

1

Pengelola FP

Kepala PD Pasar DKI Jakarta

(PD Pasar Jaya)

2

Non-Governmental Organization

a. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja

    Indonesia

b. Asosiasi Pengusaha Daur Ulang

    PlastikIndonesia

c. Asosiasi Daur Ulang Plastik

    Indonesia

d.  Asosiasi Toilet Indonesia

e.  Green Building Council Indonesia

f.    Greeneration Indonesia

g.  Bandung Clean Action

h.  Indonesia Water Association

i.    Green Product Council Indonesia

j.    Indonesia Green Action Forum

k.   Bali Fokus Foundation

l.    Gerakan Indonesia Diet Kantong

     Plastik

m.Yayasan Pembangunan

    Berkelanjutan

n. Forum Komunikasi Pemerhati

    Lingkungan Hidup di Gereja GPIB

    Jatipon

o.  Tunas Hijau

p.   WWF Indonesia

q.   Yayasan Lembaga Konsumen

     Indonesia

r.     Federasi Pengemasan

s.   Pemerhati Peduli Lingkungan

     Hidup (PEPULIH)

t.      Hivos

u.   Masyarakat Standardisasi

     Indonesia (MASTAN)

v.     KADIN Indonesia

w.   Andalan Nasional Gerakan

     Pramuka, Urusan Hubungan Luar

     Negeri

x.    Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia

3

Kementerian / Lembaga

a.Direktorat Pengendalian

   Pencemaran Air, Ditjen

   Pengendalian Pencemaran dan

   Kerusakan Lingkungan,

   Kementerian LHK

b. Pusat Pelatihan Masyarakat

    dan Pengembangan Generasi

    Lingkungan, Badan penyuluhan

    dan Pengembangan Sumber Daya

    Manusia, Kementerian LHK

c.  Direktorat Standardisasi dan

    Pengendalian Mutu, Ditjen

    Perlindungan Konsumen dan Tertib

    Niaga, Kementerian Perdagangan

d.  Direktorat Penataan Daerah,

    Otonomi Khusus dan DPOD,

    Kementerian Dalam Negeri.

e.  Direktorat Pengembangan

    Penyehatan Lingkungan

    Pemukiman, Kementerian

    Pekerjaan Umum dan Perumahan

    Rakyat

f.    Pusat Akreditasi Lembaga

    Sertifikasi BSN

g.  Sekretariat SDGs Bappenas

4

Pemerintah Daerah

a.  BPLH Kota Bandung

b.  BLH Kota Tangerang

5

Perguruan Tinggi / Akademisi

a. Puslitbang Universitas Hassanuddin

b.  Matsushita Gobel Institute

c.  Universitas Pelita Harapan

d.  President University

e.  Universitas Nasional

6

Industri / Perusahaan

a.  INAPLAS

b.  INSWA

c.   PT Tirta Marta

d. Asian Management Consulting

e. AVANI

f. Enviplast

g. PT Life Cycle Indonesia

h. PT Duta Langgengjaya Hutama