Roundtable Stakeholder Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik (SPM-FP)

Standar Pelayanan Masyarakat selanjutnya disebut SPM adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Fasilitas publik yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan SPM-FP dimulai dari pemerintah provinsi atau Kabupaten/Kota dengan cara berkolaborasi dengan pihak terkait sesuai kesepakan para pihak. SPM-FP telah disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Standar Pelayanan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan di Fasilitas Publik. Ruang lingkup peraturan ini meliputi; pengembangan SPM-FP, subtansi SPM-FP, fasilitas publik, penerapan SPM, penilaian kesesuaian, lembaga penilaian kesesuaian, penilaian kesesuaian terhadap fasilitas publik, Pembinaan, Pengawasan, informasi publik tentang spm, insentif, peran masyarakat, dukungan stakeholder, pembiayaan.

Harapannya anggota roundtable SPM-FP dapat berkontribusi secara positif untuk meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik sehingga tercapai perubahan perilaku ramah lingkungan oleh masyarakat.

 

Tujuan Roundtable

Adapun tujuan dari pembentukan Roundtable SPM-FP adalah:

1. Mendukung penerapan Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik, sebagai aksi SDG Indonesia dan Perubahan Iklim berbasis masyarakat.
2. Menjadi platform operasional bagi kolaborasi stakeholders di tingkat nasional untuk advokasi, peningkatan kapasitas dan mobilisasi para pihak dalam penerapan SPM-FP
3. Menggalang masukan stakeholders dalam pengembangan dan penerapan SPM-FP

 

Anggota Roundtable

Institusi yang tergabung dalam Roundtable SPM-FP mencakup pihak Pemerintah, Bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Filantrofi, Komunitas masyarakat, Jurnalis/Media Massa, dll

Ketentuan bergabung menjadi anggota Roundtable :

1. Keanggotaan diutamakan bersifat institusi, namun dapat juga individual sebagai expert/praktisi yang terkait dengan SPM-FP.
2. Mengisi formulir di link berikut : form pendaftaran
3. Konfirmasi keanggotaan akan dikirimkan ke email calon anggota.
4. Calon anggota dapat diterima ataupun dapat ditolak sesuai keputusan ketua Roundtable SPM-FP.
5. Keputusan penerimaan calon anggota SPM-FP tidak dapat diganggugugat.
6. Waktu pendaftaran tidak memiliki batas waktu.

 

Moda operasional

1. WA Group Roundtable Stakeholder SPM-FP

2. Pertemuan berkala

 

Work Item (Program Kerja)

1. Inventarisasi Materi

Inventarisasi perlu dilakukan untuk mendukung penerapan SPM-FP. Materi yang telah di inventarisasi dapat menjadi acuan atau panduan dalam penerapan SPM-FP. Misalnya, terdapat materi mengenai alat sanitasi ramah lingkungan, maka pengelola fasilitas publik dapat menyediakan alat sanitasi ramah lingkungan yang sesuai. Anggota Roundtable dapat mengirimkan materi melalui tata cara yang tercantum dalam kolom inventarisasi materi SPM-FP.

 

2. Circular Material

Circular Material merupakan aliran materi dalam proses produksi yang terjadi di fasilitas publik. Aliran ini mendukung terjadinya pergerakan secara berkelanjutan terhadap kegiatan produksi. Misalnya material sampah yang terdapat di fasilitas publik. Material tersebut perlu untuk dipilah, dikumpulkan, didaur ulang, dan kemudian digunakan kembali ataupun dijual sehingga dapat mengurangi beban pencemar lingkungan.

3. Advokasi dan Komunikasi

Advokasi dan Komunikasi dilakukan untuk memperkenalkan SPM-FP kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan SPM-FP, mulai dari masyarakat pengguna fasilitas publik, pengelola fasilitas publik, hingga pemerintah daerah setempat. Hal tersebut diharapkan dapat memperluas penerapan SPM-FP ke seluruh Indonesia karena terbangunnya komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang telah menerapkan SPM-FP maupun pihak pendukung SPM-FP.

 

Struktur Gugus Tugas

1. Ketua

         Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian LHK

2. Sekretariat

         Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, KLHK

3. Koordinator Gugus Tugas Advokasi dan Komunikasi
4. Koordinator Gugus Tugas Efisiensi Energi
5. Koordinator Gugus Tugas Efisiensi Air
6. Koordinator Gugus Tugas Efisiensi Material
7. Koordinator Gugus Tugas Pengelolaan Sampah

 

Data Anggota Roundtable